Makassar – Upaya menjaga kondusivitas daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan. Bertempat di Balai Kota Makassar, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama unsur Forkopimda menggelar pertemuan khusus untuk membahas deteksi dini potensi kerawanan sosial, politik, dan keamanan, Sabtu (16/8).
Sinergi Pemerintah dan Aparat Keamanan
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Penjabat Wali Kota Makassar, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi potensi gangguan stabilitas. Menurutnya, situasi yang kondusif adalah modal utama untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Deteksi dini adalah kunci. Jika kita bisa membaca potensi masalah sejak awal, tentu pencegahannya akan lebih mudah. Untuk itu, sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Bahas Potensi Kerawanan Jelang Tahun Politik
Selain isu sosial, rapat juga menyoroti dinamika politik menjelang Pilkada serentak 2024. Forkopimda menilai perlunya kewaspadaan terhadap potensi gesekan antar pendukung, penyebaran hoaks, serta provokasi di media sosial yang bisa memicu konflik horizontal.
Kapolrestabes Makassar menegaskan, pihak kepolisian sudah menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari patroli siber hingga penguatan pengamanan di titik-titik rawan. “Kami ingin memastikan Makassar tetap aman dan damai, apalagi tahun depan akan menjadi momentum politik yang cukup besar,” katanya.
Baca juga: Perkuat Silaturahmi, PMII Makassar Nyatakan Kesiapan Dukung Program MULIA
Peran OPD dalam Deteksi Dini
Tidak hanya aparat keamanan, peran OPD juga dianggap vital. Dinas Sosial diminta lebih aktif memantau potensi konflik sosial di masyarakat, sementara Dinas Kominfo berperan dalam menangkal hoaks dan disinformasi. Dinas Pendidikan pun didorong untuk melakukan edukasi sejak dini terkait bahaya intoleransi dan radikalisme di lingkungan sekolah.
“Kita harus kerja bersama. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua OPD punya peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ungkap Sekda Makassar.
Libatkan Masyarakat dalam Pencegahan
Selain peran pemerintah dan aparat, Forkopimda juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Melalui program early warning system berbasis RT/RW, diharapkan warga dapat segera melaporkan apabila ada indikasi permasalahan di lingkungannya.
Tokoh masyarakat, pemuda, hingga tokoh agama disebut sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kohesi sosial. “Kami ingin masyarakat ikut merasa memiliki kota ini. Jika ada gejala konflik, segera dilaporkan agar bisa diantisipasi bersama,” tambah salah satu perwakilan Forkopimda.
Makassar Menuju Kota Aman dan Kondusif
Rapat koordinasi ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh unsur Forkopimda dan OPD untuk terus meningkatkan koordinasi. Mereka sepakat melakukan pertemuan rutin, minimal setiap tiga bulan, untuk mengevaluasi perkembangan dan langkah pencegahan yang sudah dilakukan.
Dengan adanya langkah deteksi dini ini, Pemkot Makassar berharap kondisi keamanan dan ketertiban di Makassar tetap terjaga, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat hidup dengan rasa aman.
